Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei SMRC: Persepsi Publik soal Ekonomi Tak Terganggu Demo Mei

image-gnews
Pedagang kembali berjualan di trotoar Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019. Pasca kerusuhan 22 Mei yang terjadi di kawasan Tanah Abang, kegiatan jual beli pusat fashion terbesar ini kembali bergeliat. TEMPO/Muhammad Hidayat
Pedagang kembali berjualan di trotoar Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019. Pasca kerusuhan 22 Mei yang terjadi di kawasan Tanah Abang, kegiatan jual beli pusat fashion terbesar ini kembali bergeliat. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, JakartaSurvei Saiful Mujani Research and Consulting teranyar menunjukkan kerusuhan pasca pengumuman hasil Pemilihan Umum 2019 pada 21-22 Mei 2019 tidak mengganggu persepsi publik soal ekonomi.

Baca: Aksi 22 Mei Berujung Ricuh, Kemenko Ekonomi: Beda dengan 1998

"Memang kami tidak melihat ke pengusaha secara khusus, ini mencerminkan rata-rata pemilih nasional," ujar Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas di Kantor SMRC, Jakarta, Ahad, 16 Juni 2019.

Misalnya saja untuk perekonomian rumah tangga, hasil sigi menunjukkan bahwa persepsi masyarakat pasca kerusuhan itu tidak menjadi lebih buruk. Berdasarkan survei, Abbas mengatakan 43 persen menjawab kondisi perekonomian rumah tangganya lebih baik dari tahun lalu, 34 persen menjawab tak ada perubahan, dan 17 persen menjawab lebih buruk.

Hal serupa juga terjadi pada survei mengenai persepsi perekonomian nasional. Abbas berujar 40 persen menganggap perekonomian nasional lebih baik dari tahun lalu, 35 persen menjawat tidak ada perubahan, dan 36 persen menjawab lebih buruk. "Jadi, secara umum masyarakat merasa tidak terdampak."

Abbas mengatakan anggapan itu terjadi lantaran masyarakat sudah semakin berpengalaman menghadapi dan melewati ketegangan politik. Mereka sudah berpengalaman melalui Pemilihan Umum 1999 hingga sekarang, Pemilihan Ligislator, hingga Pemilihan Kepala Daerah. 

Di samping itu, ujar Abbas, masyarakat juga tidak mengalami goncangan secara serius di ekonomi rumah tangganya. Misalnya saja dilihat dari daya beli dan ketersediaan kebutuhan dasar bagi mereka. "Itu mereka yang menilai," kata dia.

Lantas, tutur Abbas, lembaganya juga mencoba mengecek dengan melihat tren angka inflasi nasional. Ternyata dalam beberapa waktu terakhir juga tak terlihat adanya lonjakan pada angka inflasi alias masih di bawah 4 persen. "Kalau ada lonjakan inflasi gara-gara peristiwa politik baru berdampak. Itu salah satu sebabnya karena inflasi terjaga di bawah 4 persen," kata Abbas.

Baca: Sri Mulyani: Infrastruktur Rampung Bisa Picu Ekonomi Lebih Merata

Survei dilakukan dengan metode wawancara terhadap 1220 responden yang ditarik secara acak di seluruh Indonesia pada 20 Mei - 1 Juni 2019 dengan margin of error 3,05 persen.

Simak berita lainnya terkait ekonomi di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

9 menit lalu

Pakar Hukum Tara Negara Yusril Ihza Mahendra menjawa pertayaan awak media saat akan menjalani pemeriksaan kasus ketua KPK nonaktif Firli Bahuri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 15 January 2024. Yusri mengaku tidak ada persiapan khusus sebelum diperiksa sebagai saksi meringankan Firli Bahuri kasus dugaan pemerasan yang dialami Mentan Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

Yusril mengatakan, Prabowo bisa menambah nomenklatur kementerian dengan melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negera.


Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

10 menit lalu

Anies Baswedan saat ditemui di acara ulang tahunnya yang ke-55 di kediamannya Rumah Pendopo Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan

Anies mengatakan enggan mendahului sikap apakah bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo.


Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

16 menit lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui Tempo di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024. Dia memberikan komentar soal keterangan empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa pilpres. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

Menurut Yusril, setelah Prabowo dilantik jadi presiden, ia bisa langsung mengeluarkan Perppu terkait penambahan nomenklatur kementerian.


Tekad Bulat Ganjar Pranowo Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Beberapa Pernyataannya

29 menit lalu

Tekad Bulat Ganjar Pranowo Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Beberapa Pernyataannya

Mantan capres Ganjar Pranowo berkali menyatakan tak akan bergabung dalam pemerintahan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo -Gibran. Ini alasannya.


Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

1 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

Rencan Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan melanggar Undang-Undang Kementerian Negara.


Eko Patrio Dicalonkan Masuk Kabinet oleh PAN, Menteri Apa?

1 jam lalu

Eko Patrio. Foto : Instagram
Eko Patrio Dicalonkan Masuk Kabinet oleh PAN, Menteri Apa?

Nama mantan komedian Eko Patrio atau Eko Hendro Purnomo, yang kini menjadi anggota DPR dari PAN, digadang-gadang masuk kabinet Presiden Prabowo


Saat Gibran Terkejut Ditanya Soal Ganjar Jadi Oposisi Prabowo: Oh Ya, Ya Udah Enggak Apa-apa

2 jam lalu

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan pernyataan dalam wawancara doorstop dengan awak media di Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Saat Gibran Terkejut Ditanya Soal Ganjar Jadi Oposisi Prabowo: Oh Ya, Ya Udah Enggak Apa-apa

Gibran tampak terkejut saat ditanya soal sikap Ganjar yang menyatakan akan menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo.


Prabowo Disebut Bentuk Kabinet Gemuk, Begini Perbandingan dengan Presiden Sebelumnya

2 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar acara Halal Bihalal bersama 1.000 pegawai Kemhan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Tim Media Prabowo
Prabowo Disebut Bentuk Kabinet Gemuk, Begini Perbandingan dengan Presiden Sebelumnya

Prabowo disinyalir membentuk kabinet gemuk, bagaimana perbandingan dengan presiden sebelumnya?


Reaksi Gerindra Soal PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Eko Patrio. Foto : Instagram
Reaksi Gerindra Soal PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Gerindra menyebut disiapkannya Eko Patrio jadi menteri menandakan Zulhas sudah berkomunikasi dengan Prabowo.


Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

Isu penambahan kementerian di Kabinet Prabowo mendapat respons dari Presiden Jokowi, Gibran, dan Partai Gerinda. Apa katanya?